The battle against corporate influence

By: Muhammad Heikal

As a result of the ongoing economic crisis in the US, the Occupy Wall Street (OWS) Movement, initiated by Canadian activist group Adbusters, led a series of demonstrations on Wall Street.

The protests that began on Sept. 17, 2011 in Zuccotti Park, New York, centered around a philosophy of fighting social and economic inequality, greed, corruption and the undue influence of corporations on the government.

With the background of the late 2008 global financial crisis, sometimes referred to as the Great Recession, current economic conditions in the US continue to deteriorate. Many analysts have said the financial crisis, which was sparked by subprime mortgage mismanagement, was a result of irresponsible, unethical, excessively voracious and illegal business practices over the last few decades.

 

What Asean can learn from EU crisis

By: Rudi Winandoko

This writing is not to compare European Union and ASEAN. Two regional groups have very different social and economic characteristics. Based on GDP, economic power of EU is more than nine times that of ASEAN. EU also already started their integration in 1958, long before Bangkok Declaration of ASEAN. Despite the differences between EU and ASEAN, current EU crisis may give ASEAN valuable lessons ahead.

Eurozone crisis was triggered by many complex factors. Although economists might argue what the real cause of crisis, there are at least three interrelated factors in eurozone crisis for which ASEAN can take lessons.

 

First, disparity in economic competitiveness of member countries. It creates trade imbalance. Strong economies, such as Germany, have exports whose value is far exceeds their imports.  At the same time, weak economies, such as Portugal, Ireland, Italy, Greece, and Spain (PIIGS) are in the opposite condition.

 

ASEAN and Indonesia’s Leadership

By: Antonius Prawira Yudianto

Established for more than four decades in Bangkok, Thailand, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has expanded to become a pivotal regional organization, not only in maintaining peace, security and stability in the region, but also in fostering closer collaboration with major players in the world. Originated from five member states, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand, ASEAN has expanded its membership to ten members, on April 30, 1999. While having its membership expanded, in 2003, ASEAN Leaders agreed to build an integrated region which is open, peaceful, stable, prosperous, and bounded by dynamic partnership through the establishment of the ASEAN Community in 2015.

The ASEAN Community consists of three pillars, namely, the ASEAN Political-Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-cultural Community. Furthermore, at the 12th ASEAN Summit in Singapore, January 13, 2007, the ASEAN Leaders affirmed their commitment to accelerate the establishment of an ASEAN Community through the signing of the ASEAN Charter. Since then, ASEAN has gained a new status as a rules-based organization.

 

Mengenal(kan) Indonesia Lewat Film: Catatan Diskusi Bersama Riri Riza

Oleh: Shohib Masykur

Diskusi bersama Riri Riza

Sudah lama kita dibuat terpukau dan dimanjakan oleh film-film Hollywood. Sebagai mercusuar perfilman dunia, Hollywood telah melahirkan bintang-bintang yang menjadi idola jutaan pemirsa di muka bumi. Namun barangkali tidak banyak yang tahu bahwa di era 1930-an, seorang artis Indonesia asal Jawa telah menancapkan kaki di lumbung perfilman Amerika tersebut.

Dialah Dewi Dja, artis Indonesia pertama yang go international lewat peran yang dia mainkan di film-film “bercap” Hollywood. Di zamannya, Dewi Dja merupakan mega bintang yang digandrungi oleh kalangan penikmat film tanah air.

“Dewi Dja inilah artis Indonesia pertama yang go to Hollywood,” demikian tutur sutradara ternama Riri Riza dalam sebuah diskusi kecil di Kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta, Kamis (16/2/2012) malam.

 

Refleksi Revolusi Mesir

AM. Sidqi

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Republika, 6 Februari 2012. Tulisan yang sama juga bisa dibaca di caraksara.blogspot.com)

Sejak digelindingkan setahun yang lalu oleh para pemuda di lapangan Tahrir, gelombang perubahan di Mesir telah menuai hasil yang berarti. Pengunduran diri Presiden Mubarak (11/2/11), pengadilan Mubarak dan anak-anaknya, pembebasan tahanan-tahanan politik, penyelenggaraan pemilu legislatif (Majelis Shaab) yang bebas dan transparan, dan pencabutan “status darurat” yang berlaku sejak 1981 oleh Dewan Militer. Pada peringatan setahun revolusi 25 Januari, rakyat kembali berkumpul dan menyerukan pengalihan kekuasaan dari militer ke sipil. Namun, Dewan Militer Mesir masih menunda penyerahan kekuasaan ke pemerintahan sipil hingga pemilihan presiden pada Juni mendatang.

Mencermati revolusi Mesir, sifat dari krisis politik tersebut memiliki kemiripan dengan krisis politik yang melanda Indonesia pada tahun 1997—1998. Diawali dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, gerakan reformasi terjaga momentumnya dengan menjamin kebebasan pers, pembebasan tahanan-tahanan politik, penyelenggaraan pemilu 1999, serangkaian amandemen UUD 1945, otonomi daerah, serta berbagai perbaikan kebijakan dan regulasi.

 

Optimalisasi Diplomasi via TIK

Oleh: Ismail Fahmi

Adalah pemahaman yang sudah sangat populer, dan karenanya terkesan klasik, bahwa Indonesia tidak lagi mendayung di antara dua karang sebagaimana gagasan yang muncul di tengah suasana Perang Dingin. Saat ini terlalu banyak aktor yang dapat terlibat dalam diplomasi. Walhasil, diplomasi menjadi perkara yang semakin dinamis, kompleks, dan rumit.

Apalagi, kondisi tersebut terjadi di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian gesit dan progresif sehingga membuat dinamika diplomasi pun menjadi semakin menarik.

 

Indonesia di tengah Pusaran Selat Malaka

Oleh: Reski Kurnia Ilahi

Penulis alumni alumni Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Saat ini bekerja sebagai staf di Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri RI. Tulisan ini pernah dimuat di buku Mengarungi Samudera yang Bergolak (2010) dengan judul Satu Selat, Berbagi Manfaat, Berbagi Tanggung Jawab: Indonesia dalam Pengelolaan Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Hidup di Kawasan Selat Malaka.

 

 

Selat Malaka menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut China Selatan dan menyediakan jalur laut bagi sebagian besar perdagangan dunia. Selama bertahun-tahun, kapal tanker dan kapal curah memindahkan sejumlah besar minyak, batu bara, bijih besi, dan mineral ke pusat-pusat produksi di Asia Tenggara dan Asia Timur, sementara puluhan ribu arus kontainer di arah berlawanan  memenuhi kebutuhan pasar konsumen di seluruh dunia. Setiap tahun, lebih dari 71.000[i] kapal melewati Selat Malaka untuk membawa beragam komoditas, mulai dari minyak mentah hingga produk jadi dari berbagai wilayah di dunia. Oleh karena itu, tak berlebihan bila Selat Malaka dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sibuk sekaligus berfungsi sebagai arteri ekonomi dunia.

Sebagai dampak dari tingginya volume serta padatnya jalur lalu lintas kapal (vessel traffic) tersebut, jumlah gangguan serius terhadap keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup diperkirakan akan terus meningkat dan berdampak merugikan. Di lain pihak, ketidaknyamanan memutar jalur (re-routing) menghindari Selat Malaka juga akan berakibat kepada bertambahnya biaya pengiriman barang dan tentunya akan menyebabkan peningkatan harga komoditas. Biaya re-routing lalu lintas maritim, khususnya minyak oleh kapal tanker, sangat mahal. Sebagai contoh, biaya pengalihan rute kapal tanker Jepang dari Timur Tengah ke Selat Malaka menjadi Selat Lombok akan membebani industri minyak bumi Jepang sebanyak US$340 juta per tahun.[ii]

 

Arti Keberadaan Mesin Fotokopi

Oleh: Raksa Ibrahim

PDK adalah kependekan dari Pejabat Diplomatik Konsuler. PDK juga seringkali diplesetkan menjadi Poto dan Kopi. Entah siapa yang pertama kali menemukan dan menggunakan plesetan tersebut. Namun, fotokopi telah menjadi tugas tambahan yang seringkali melekat pada diplomat muda. Pekerjaan menggandakan dokumen mungkin terlihat remeh. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut, memotokopi suatu dokumen adalah bentuk dukungan yang luar biasa bagi kesuksesan suatu misi diplomatik. Tulisan singkat ini akan membahas mengenai arti penting kehadiran mesin fotokopi bagi diplomasi.

Adalah Chester Carlson, seorang ulet dan ‘jenius,’ yang menemukan mesin fotokopi. Carlson jugalah orang yang terus berupaya mengembangkan mesin pengganda dokumen hingga menjadi canggih seperti saat ini. Fotokopi yang berasal dari suatu proses yang disebut electrophotography dan lazim disebut dengan xeroxgraphy merupakan suatu proses untuk menciptakan alat yang praktis dan sederhana. Upaya keras dari Carlson telah memberikan kemudahan bagi para pekerja di seluruh dunia untuk melakukan tugasnya.

 

Empat Januari Dua Tahun Lalu

Memperingati 2 tahun Lov35ekdilu

Empat Januari dua tahun lalu. Itulah pertama kali kami, peserta Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) Angkatan ke-35, saling bertemu. Tidak mutlak semua sebenarnya, karena sebagian di antara kami sudah saling mengenal lebih dulu sebelumnya.

Tahun 2010 memang menjadi momen bersejarah bagi kami. Di tahun itulah kami yang tadinya tidak saling mengenal, bahkan belum pernah sekalipun bertatap muka, untuk pertama kalinya saling bertukar sapa dan bertanya nama. Wajah-wajah asing, pribadi-pribadi baru dengan beragam karakter dan latar belakang, menjadi petanda bahwa kami tengah memasuki dunia baru, dunia yang lain dengan yang kami tinggali sebelumnya. Dunia baru itu adalah dunia diplomat muda Indonesia.

 

“Islamist Spring”

Oleh: Adkhilni M. Sidqi

Diplomat RI asal Serang Banten. Tulisan ini pernah dimuat di Radar Banten, 30 Desember 2011.

Sejak dimulai pada akhir tahun 2010, gelombang perubahan di kawasanTimur Tengah dan Afrika Utara (Arab Spring) telah menuai hasil. Rezim otoritarian di Tunisia, Mesir, dan Libya bertumbangan. Disusul oleh suksesnya penyelenggaraan pemilu di Tunisia dan Maroko, serta pemilu di Mesir yang masih berlangsung. Sementara gejolak politik (political unrest) terus berkecamuk di Suriah, Yaman, dan beberapa negara lain di kawasan dalam derajat dan penanganan yang berbeda-beda.

Hasil pemilu di Tunisia, Maroko, dan Mesir (sementara) menunjukan fenomena menarik di negara-negara yang dilanda Arab Spring, yakni kebangkitan kelompok Islamis di negara-negara tersebut. Pemilu di Tunisia, negara asal Arab Spring, pascatumbangnya Presiden Ben Ali (23/10) dimenangkan oleh Partai Islamis an-Nahda (40%). Sementara, sesuai referendum Juli 2011, Maroko menyelenggarakan pemilu dan dimenangkan juga oleh kelompok Islamis Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD). Raja Maroko Muhammad VI menunjuk pemimpin PJD, Abdelilah Benkirane, sebagai perdana menteri.