RSS

Peran Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Energi Nasional

30 Dec

Oleh: Ronald Eberhard

Alumni Fakultas Hukum UGM, saat ini staf di Direktorat PPIH Kemlu. Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Diplomasi edisi Ketahanan Pangan dan Energi, September 2011

Abstract

This article would propose an effective diplomacy strategy to secure Indonesia’s energy security. Indonesia’s diplomacy will always be attached to Indonesia’s foreign policy which is the projection of its domestic policy. Therefore, this article will describe national and global energy situation that are interrelated with the role of Ministry of Foreign Affairs as a bridge between Indonesia and the rest of the world.

Indonesia, as a country that needs energy for its economic development, is connected to the global energy market. Indonesia will always strive to ensure stable energy supply to the country, especially oil. Indonesia is an oil importing country along with other countries. These countries have to think about energy conservation for a sustainable development. Energy conservation could be achieved through energy diversification, whether it is energy supply diversification or energy source diversification.

This article will also explore on how Indonesia’s energy diplomacy should be conducted so that Indonesia will have much more options in energy supply source, including how to create ties with energy exporting countries. In this article, Indonesia’s energy diplomacy will be analyzed on three different levels, namely bilateral, regional, and multilateral.

Pendahuluan

Masing-masing negara memiliki kebijakan dan strategi yang berbeda-beda dalam menjaga ketahanan energi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan akan energi dalam rangka kepentingan nasional. Saat ini dunia masih belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi yang berasal dari fosil (migas), sehingga dapat dipastikan bahwa struktur dan sistem ketahanan energi sangat bergantung kepada energi tidak terbarukan.

Kebijakan energi di Indonesia didasari oleh pasal 33 ayat 3 UUD 45 dan UU Energi 30/2007. Kebijakan energi mencakup penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan minyak dan gas, batubara, air, geothermal, biofuel, solar (matahari), dan lain-lain. Pada umumnya kebijakan di bidang energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada migas dan mengarahkan pada penggunaan energi terbarukan. Pengertian ketahanan energi secara umum adalah suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat luas akan energi dapat dipenuhi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ketersediaan, keterjangkauan, dan akseptabilitas. Untuk itu upaya menciptakan ketahanan energi membutuhkan dukungan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dalam jangka pendek maupun panjang.

Negara-negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia adalah Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, UEA, Venezuela, Rusia, Libya, Kazakhstan dan Nigeria. Negara-negara besar seperti AS dan China telah mulai mereposisi kebijakan luar negerinya agar dapat menjaga kepentingan nasionalnya, khususnya di bidang energi. Saat ini AS telah mencantumkan dalam UU Energi-nya bahwa besarnya Cadangan Penyangga Energi AS harus dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik selama 90 hari. Sedangkan China sedang meningkatkan dari 60 ke 90 hari. Pada saat yang sama, AS melalui Advanced Energy Initiative memiliki sasaran pokok bahwa pada tahun 2012 sudah harus memanfaatkan biofuel dan pada tahun 2020 kendaraan di AS sudah harus menggunakan bahan bakar hidrogen.

Dalam rangka perumusan kebijakan nasional yang mencakup politik luar negeri, energi adalah salah satu isu yang dibahas karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Politik Luar Negeri RI akan sangat dipengaruhi oleh potensi energi yang kita miliki. Energi sendiri juga dapat dijadikan sebagai alat dalam berdiplomasi. Energi memainkan peran yang sangat penting karena energi adalah penggerak sektor perekonomian suatu Negara. Meningkatnya pembangunan akan meningkatkan kebutuhan akan energi pula. Negara yang menguasai energi akan menjadi kuat dan adidaya. Kebijakan energi merupakan salah satu poin dari kebijakan nasional bersamaan dengan kebijakan luar negeri yang didasari oleh UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kebijakan luar negeri sendiri dapat didefinisikan sebagai bagaimana caranya untuk berhubungan dengan Negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional.

Indonesia memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap isu keamanan pasokan energi mengingat adanya peningkatan konsumsi energi di Indonesia, ketersediaan energi yang semakin terbatas (scarcity of energy supplies) dan kecenderungan harga energi yang semakin naik. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa hampir seperempat dari kebutuhan minyak dalam negeri harus diimpor dari negara lain. Oleh sebab itu, adalah sangat krusial bagi Indonesia untuk menemukan cara yang paling tepat untuk menjamin ketersediaan energi.

 Kondisi Energi Global

Peningkatan penduduk dunia yang diproyeksikan menjadi lebih dari 8 miliar jiwa pada tahun 2030 dari sebesar 6,5 miliar jiwa pada saat ini akan menaikkan konsumsi energi menjadi 120 miliar ekuivalen barel minyak per tahun. Sementara saat ini masih sekitar 2 miliar penduduk dunia yang belum memperoleh pelayanan energi modern, sehingga masih terus berada dalam siklus kemiskinan berkepanjangan, terhambat dalam akses terhadap perkembangan ekonomi, ketersediaan air, makanan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Lebih dari 80% energi primer dunia masih akan berupa energi fosil (minyak, gas, dan batubara) dan minyak masih merupakan bahan bakar utama. Pada tahun 2030, diperkirakan dunia akan memerlukan minyak sebesar 116 juta barel/hari, dibanding 87 juta barel pada tahun 2008. Dengan cadangan minyak dunia sekitar 1,2 triliun barel, pasokan minyak hanya tersedia sampai 30 tahun mendatang. Dunia makin cemas karena bilamana dipetakan, sebagian besar negara-negara di dunia adalah pengimpor minyak.

Hanya Timur Tengah, Rusia serta sedikit wilayah di Afrika dan Amerika Latin yang memiliki kelebihan minyak alias eksportir. Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika ternyata negatif dalam neraca minyaknya, sehingga semua mata tertuju ke Timur Tengah untuk mengamankan masa depan pasokan minyak mereka. Kecemasan tersebut makin meningkat karena bilamana negara-negara seperti Tiongkok dan India mulai konsumtif seperti Amerika Serikat, sumber-sumber tersebut akan habis lebih cepat lagi. Beberapa tahun belakangan pertambahan cadangan dunia tidak imbang dengan peningkatan produksi sehingga umur produksi cadangan juga akan menciut. Sudah jarang ditemukan sumber minyak yang besar, apalagi di kawasan non-OPEC seperti Laut Utara, Amerika, dan lainnya (termasuk Indonesia) yang produksinya terus mengecil.

Dalam International Energy Forum di Roma pada tanggal 21 Agustus 2008, para menteri energi dari 74 negara dan 27 pimpinan perusahaan energi raksasa ibarat menghadiri suatu ‘konser’ yang melantunkan ‘irama’ saling ketergantungan antarsemua pelaku energi dunia. Semuanya sepakat akan perlunya dialog berkesinambungan dan penanganan bersama sistem energi dunia agar diperoleh suatu stabilitas pasar energi yang pasti, transparan, dan menguntungkan semua pihak.[1]

Indonesia membutuhkan energi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kinerja perekonomiannya dewasa ini. Kebutuhan total energi Indonesia sebagian besar berasal dari minyak bumi atau bahan bakar minyak (sebesar 54,04%) dan gas alam (sebesar 21,94%). Patut dicatat bahwa Indonesia saat ini masih melakukan impor Crude Oil sebesar 400.000 barel/hari dan juga impor BBM rata-rata sekitar 400.000 barel/hari, dengan jumlah mayoritas impor dari Timur Tengah. Cadangan minyak dan gas dunia terpusat hanya di segelintir negara. Saat ini kurang lebih seperempat dari keseluruhan pemakaian minyak di Indonesia berasal hanya dari negara-negara Timur Tengah. Di samping itu, harga minyak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dengan adanya kebutuhan semakin besar atas kedua sumber energi yang ada, lonjakan kenaikan harga di masa yang akan datang nampaknya tidak akan dapat dihindari.

Isu lain yang terkait dengan masalah energi adalah mengenai dampak konsumsi serta ekspor energi (transportasi atau transit energi) terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), telah terjadi kenaikkan suhu global sebesar 0.6 derajat Celcius. IPCC juga berpendapat bahwa apabila tidak ada hasil yang cukup signifikan dalam upaya membatasi gas emisi rumah kaca di dunia, akan terjadi kenaikan suhu rata-rata dunia sebesar 1.4 hingga 5.8 derajat Celcius pada akhir abad ini. Hal ini akan berdampak sangat negatif bagi perekonomian dan ekosistem dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya.

Kondisi Energi di Indonesia

Sampai tahun 2000, Indonesia merupakan produsen minyak terbesar di ASEAN. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan produksi di Indonesia dari hari ke hari. Puncak produksi ASEAN yang dicapai pada tahun 2000 kini mulai menurun. Pada tahun 2008, produksi kawasan ini mencapai 2,6 juta barel per hari. Namun sampai tahun 2030 produksi negara-negara ASEAN diperkirakan akan terus melemah sampai hamper separuhnya, atau menjadi sekitar 1,4 juta barel per hari. Sampai saat ini, produksi minyak Indonesia belum menunjukkan kenaikan. Dengan upaya keras, produksi hanya dapat distabilkan pada tingkat 950 ribu barel per hari. Menurut kajian Indonesia Energy Outlook 2008, produksi nasional menurun dengan laju 4,4% per tahun. Kalau skenario itu benar-benar terjadi, maka produksi minyak nasional pada tahun 2030 hanya akan tinggal sekitar 354 ribu barel per hari, sebuah jumlah yang sangat minim tatkala kebutuhan minyak semakin membengkak.

Dengan skenario tanpa kenaikan produksi, impor Indonesia akan terus meningkat sehingga pada tahun 2030 diperlukan impor sekitar 2,7 juta barel per hari. Jumlah yang sangat besar ini memerlukan persiapan pengamanan sumber-sumber impor karena ketatnya persaingan dengan negara-negara pengimpor lainnya. Penanganan ketersediannya tidak bisa begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar.[2]

Indonesia membutuhkan energi dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kinerja perekonomiannya dewasa ini. Kebutuhan total energi Indonesia sebagian besar berasal dari minyak bumi atau bahan bakar minyak (sebesar 54,04%) dan gas alam (sebesar 21,94%). Patut dicatat bahwa Indonesia saat ini masih melakukan impor Crude Oil sebesar 400.000 barel/hari dan juga impor BBM rata-rata sekitar 400.000 barel/hari, dengan jumlah mayoritas impor dari Timur Tengah.

Konseps Ketahanan Energi

Pengertian ketahanan energi secara umum adalah suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat luas akan energi dapat dipenuhi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan akseptabilitas (mutu dan harga). Untuk itu upaya menciptakan energy security membutuhkan dukungan dan keterjaminan terhadap akses ataupun sumber-sumber energi serta proses konversi dan distribusi energi yang dibutuhkan untuk menjamin terciptanya energy security dalam rangka kelangsungan hidup negara dalam jangka pendek maupun panjang.[3] Seorang pakar energi terkemuka dunia, Daniel Yergin, mendefinisikan ketahanan energi berdasarkan kepentingan dua jenis negara, yaitu eksportir dan importir. Bagi Negara eksportir, ketahanan energi berarti bagaimana mengamankan permintaan akan produk energi yang mereka miliki untuk menjamin pemasukan finansial yang diperlukan untuk keberlangsungan negara mereka. Contoh negara eksportir adalah Arab Saudi selaku negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Sementara itu, Yergin membagi negara-negara importir menjadi negara maju dan berkembang. Bagi negara-negara importir maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang, upaya menjamin ketahanan energi diakukan melalui diversifikasi energi serta perdagangan dan investasi di kawasan penghasil energi dunia seperti Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagi negara-negara importir berkembang, seperti Indonesia, ketahanan energi dijaga dengan cara mencari solusi yang tepat dalam menyikapi perubahan energi yang akan berdampak pada perekonomian mereka. Negara-negara berkembang sangat berkepentingan dengan gejolak harga energi global karena isu ini sangat mempengaruhi kondisi sosial dan domestik mereka.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan rawan tanpa keberlanjutan di bidang pasokan energi. Terpusatnya sumber energi hanya di beberapa kawasan seperti Timur Tengah, Rusia, dan negara-negara di sekitar laut Kaspia, beberapa Negara di Afrika serta Amerika Latin menimbulkan kerawanan pasokan bagi dunia. Berulangnya krisis energi dan sangat berfluktuasinya harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fundamental maupun non-fundamental, membuat setiap negara berpikir bagaimana cara menghadapi atau mencegah krisis energi.

Dengan kondisi ini, kerja sama ekonomi di dalam berbagai kawasan di dunia sedang berkembang menuju penciptaan keamanan bersama pasokan energi. Kekhawatiran akan krisis energi membuat Uni Eropa terdorong menciptakan kebijakan energi bersama yang menuju kepada pasar tunggal energi Uni Eropa, karena pasar tunggal akan melahirkan kompetisi yang menciptakan efisiensi dan harga energi yang lebih murah. Kebijakan energi bersama merupakan penggabungan kekuatan dalam menangani krisis energi, stabilitas pasokan energi, keragaman energi, juga harga energi. Masalah-masalah terkait lain juga tercakup dalam kerjasama ini, seperti perlindungan lingkungan, pencegahan pemanasan global, serta pengembangan teknologi energi yang lebih efisien.[4]

Dengan adanya berbagai definisi ketahanan energi tersebut, dapat dilihat bahwa setiap negara-negara/kawasan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam hal energi. Meskipun demikian, benang merah yang dapat ditarik dari isu ketahanan energi ini adalah pentingnya isu tersebut bagi konstituen domestik setiap negara di dunia.

 Ancaman terhadap Ketahanan Energi Indonesia

Ancaman terbesar dalam mewujudkan ketahanan energi adalah harga energi (berbasis migas) yang cenderung tidak stabil dan terus meningkat akibat terbentuknya sistem perdagangan minyak dunia yang selalu diwarnai dengan benturan kepentingan antara negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara industri maju maupun negara-negara berkembang yang masih mengimpor migas. Harga minyak mentah sangat tergantung pada sistem perdagangan minyak dunia, di mana minyak mentah diperjualbelikan dengan instrumen derivatif dan faktor psikologis akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pasar. Harga minyak sekarang didominasi juga oleh ulah spekulan yang memperdagangkan paper oil (semacam surat berharga di mana jumlah minyak yang diperdagangkan bisa 30 kali lebih besar dari jumlah riil minyak yang ada). Perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang berasal dari negara industri maju , serupa Chevron Texaco, Exxon-Mobil, British Petroleum, dan Shell, memiliki peran penting sebagai produsen minyak mentah maupun BBM. Kelompok perusahaan pedagang dan produsen minyak inilah kemudian mampu “membentuk” harga minyak dunia. Pada saat yang sama, terdapat pula negara penghasil minyak, seperti Venezuela dan Rusia, yang menggunakan minyak mereka sebagai “senjata” dalam upayanya menentang dominasi Amerika Serikat. Selain harga minyak, ancaman terhadap ketahanan energi dapat pula muncul akibat terjadinya kerusakan fisik pada infrastruktur dan kilang-kilang minyak yang terkait dengan produksi BBM di negara importir maupun eksportir minyak mentah, baik yang disebabkan bencana alam, sabotase ataupun akibat perang.

Bilamana ancaman terhadap ketahanan energi benar-benar terjadi, maka dikhawatirkan akan berkembang ke arah terjadinya keadaan darurat energi, selanjutnya akan mengganggu kegiatan produksi dan perekonomian yang akhirnya akan menciptakan stagnasi, resesi dan mendorong terjadinya krisis ekonomi global. Sistem ketahanan energi juga memiliki hubungan yang erat dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional, regional dan global. Dalam kondisi damai, suplai minyak mentah sangat tergantung oleh sistem transportasi laut, sedangkan sistem transportasi laut membutuhkan pengamanan kawasan laut. Dalam keadaan darurat perang, jaminan suplai energi menjadi sangat penting dan strategis untuk mendukung operasi militer dan maupun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[5]

Politik Luar Negeri dan Diplomasi Energi Indonesia

India akan mengalirkan gas dari Iran yang memiliki salah satu cadangan gas besar dunia. Iran akan mendapatkan pasar potensial bagi gasnya sekaligus “teman” di kancah politik internasional. Gas harus dialirkan melewati Pakisatan, dan negara ini, yang juga memerlukan gas, akan mendapat sewa tanah dan sewa ribuan kilometer pipa. Ketidaksenangan Amerika Serikat dijawab India bahwa urusan bilateral mereka tidak boleh dicampuri siapapun. Kerjasama ini menunjukkan bahwa energi memberikan prioritas paling atas kepada diplomasi suatu negara.

China baru-baru ini memberikan pinjaman investasi sebesar US$ 40-50 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria dengan harapan memperoleh akses ke lapangan-lapangan minyak di Nigeria. Hal ini mengingat ketergantungan China terhadap minyak impor akan lebih dari 60% pada 2010 dan akan terus membesar. China juga menetapkan Timur Tengah sebagai kepentingan strategis utama sehingga harus mengedepankan perdagangan dan hubungan ekonomi yang terpusat pada minyak dengan kawasan tersebut.

Jepang, Korea dan negara-negara konsumen pada umumnya melakukan upaya diplomasi yang sama dengan mengandalkan kekuatan ekonomi, pendanaan dan teknologi mereka.

Berbagai aliansi maupun kerjasama sudah tercipta, baik antarnegara produsen energi dalam rangka mengamankan harga energi, maupun antarnegara produsen dan konsumen dalam rangka mengamankan pasar dan pasokan energi dari masing-masingnya, dan antarnegara konsumen sendiri dalam rangka mengamankan pasar dan pasokan energi dari masing-masingnya, dan antarnegara konsumen sendiri dalam rangka mengatasi krisis energi. Uni Eropa, misalnya, menciptakan kebijakan energi bersama yang menuju ke pasar tunggal. Pasar tunggal akan menciptakan kompetisi yang menciptakan efesiensi dan harga energi yang lebih murah.

Semua gerakan diplomasi tersebut menunjukkan bahwa komoditas minyak dan gas tidak terlepas dari interaksi politik antarnegara, dan setiap negara menyusun strategi diplomasi energinya.[6] Bagaimana dengan Indonesia?

Politik Luar Negeri bidang energi adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah energi global guna mencapai tujuan nasional yakni ketahanan energi. Diplomasi adalah instrumen politik luar negeri untuk mencapai tujuan tersebut. Diplomasi energi merupakan cara yang dapat ditempuh Pemerintah RI untuk mengamankan pasokan energi.

Promosi energi di luar negeri cukup menarik investasi karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan, seperti sumber energi cukup besar (40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia) dan ditambah dengan 35% penduduk Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Hal ini akan menarik investor luar negeri untuk mengembangkan potensi panas bumi Indonesia. Investor asing diperlukan karena investasi di bidang panas bumi cukup mahal. Sebagai gambaran, untuk menghasilkan 1 MW listrik dibutuhkan kira-kira 3 juta dolar AS. Selain itu, Indonesia juga memiliki pertumbuhan konsumsi energi yang pesat dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia, terutama angkatan kerja yang produktif, juga pesat. Jumlah pekerja yang banyak mengindikasikan dibutuhkannya banyak lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja menandakan pertumbuhan industri yang sudah pasti memerlukan energi.

Diversifikasi energi diperlukan guna menjamin keberlangsungan pembangunan. Pengembangan energi alternatif memerlukan sinergi antar stakeholder terutama dari aspek kebijakan, penelitian, dana dan teknologinya. Indonesia memandang penting konservasi dan konversi energi sebagai langkah strategis mengatasi peningkatan kebutuhan energi di masa mendatang dan guna menjaga keamanan pasokan energi. Hal terpenting adalah adanya kemauan politis untuk mengarahkan kebijakan energi dari yang berlandaskan energi fosil kepada energi alternatif atau terbarukan. Oleh karena itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Posisi minyak bumi secara bertahap akan digantikan dengan sumber energi lain yaitu batubara, gas, panas bumi serta energi baru dan terbarukan termasuk biofuel. Strategi bauran energi (energi mix) Indonesia merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong green economy sekaligus sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi.

Potensi energi terbarukan Indonesia yang sangat besar sampai saat ini belum berkembang dengan baik antara lain karena kendala teknologi yang mahal. Oleh karena itu tetap dibutuhkan investasi luar negeri. Untuk mendorong investasi, disinilah diplomasi berperan. Promosi energi yang dapat dilakukan para diplomat RI di luar negeri cukup menarik karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan, yakni:

  • Sumber energi cukup besar (40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia) dan ditambah dengan 35% penduduk Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Hal ini akan menarik investor luar negeri untuk mengembangkan potensi panas bumi Indonesia.
  • Konsumsi energi yang pesat dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia. Terutama angkatan kerja yang produktif. Jumlah pekerja yang banyak berarti dibutuhkan banyak lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja menandakan pertumbuhan industri yang sudah pasti memerlukan energi. Hal ini menjamin adanya konsumen domestik bagi investor asing

Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi bauran energi (energi mix) untuk mendorong green economy sekaligus sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan diikuti dengan Instruksi Presiden   No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, dan Instruksi Presiden   No. 2/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

Berikut beberapa skenario yang tengah dikembangkan Indonesia di luar negeri guna mengamankan pasokan energi yang berkesinambungan sesuai dengan SK Menteri ESDM no. 2280 K/05/MEM/2007 tentang Koordinasi Antar Unit di Lingkungan Departemen ESDM Dalam Penanganan Forum Dialog/Kerjasama Luar Negeri.

Tingkat bilateral

  • MoU dengan India

Isinya pembentukan Working Group untuk sharing info eksplorasi batu bara, capacity building, dan alih teknologi. Bentuk pertemuannya berupa Joint Commision Meeting. Dirjen Minerbapabum Kementerian ESDM sebagai focal point dalam kerjasama dengan India.

  • Jepang

Forum Coal Policy Dialogue dan Indonesia-Japan Energy Round Table.

Tingkat regional

Pada tahun 2004, Indonesia bersama-sama dengan Negara-negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati beberapa rencana aksi bersama yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan pasokan energi bagi negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sepakat untuk mendukung proyek pembangunan pipa gas lintas ASEAN (Trans ASEAN Gas Pipeline) serta proyek pembangunan jaringan transmisi listrik yang menghubungkan Negara-negara ASEAN (ASEAN Power Grid)

Tingkat Multilateral

  • IRENA (International Renewable Energy Agency)

Saat ini Indonesia sedang mengusahakan keanggotaan di IRENA. Status organisasi internasional ini belum full-fledged. Dibutuhkan ratifikasi oleh 25 negara, dan sampai saat ini baru 18 yang meratifikasi (anggota tidak sama dengan ratifikator). Bentuk pertemuannya baru berupa preparatory meeting. Perkembangan terakhir adalah saat ini Kementerian ESDM sudah meminta Pokja terkait untuk membahas keanggotaan. Kemlu juga meminta analisa cost and benefit dari ESDM. Pada tahap ini adalah kewajiban ESDM untuk membuat rancangan Perpres terkait keanggotaan dalam IRENA.

Peran Kemlu nantinya adalah mencari peluang di dalam IRENA untuk capacity building dan transfer of technology. Di dalam IRENA sendiri dapat diamati ada tiga kelompok besar, yakni negara-negara maju seperti kawasan Skandinavia yang porsi energi terbarukannya lebih dari 20%, negara-negara yang industri migasnya besar tapi ingin beralih ke energi terbarukan seperti Uni Emirat Arab, dan negara non-eksportir migas yang ingin menggunakan potensi energi terbarukannya seperti Indonesia.

  • OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) didirikan pada 1960 dengan tujuan mengembalikan penguasaan sumber daya alam minyak kepada kedaulatan pemiliknya, yang umumnya negara berkembang. Organisasi ini, menurut anggaran dasarnya, bertujuan menyatukan kebijakan serta melindungi kepentingan anggotanya. Upaya organisasi ini adalah menstabilkan harga di pasar internasional dan mencegah fluktuasi, mengamankan penerimaan minyak yang tetap untuk anggota sambil menjamin pasokan yang teratur, efisien, dan ekonomis kepada negara-negara konsumen, serta memperhatikan keuntungan yang pantas bagi investor.

OPEC sering dianggap sebagai kartel negara-negara penghasil minyak, yang pada kenyataannya jauh dari praktik kartel murni. Semangat solidaritas negara berkembang telah mendorong ‘kartel’ ini mendirikan OPEC Fund untuk membantu proyek-proyek ekonomi dan sosial negara-negara miskin yang terkena imbas tingginya harga minyak.

Indonesia memasuki OPEC pada 1962 karena melihat perjuangan OPEC adalah perjuangan negara ketiga dan juga Indonesia pada waktu itu sudah mulai mengekspor minyak, sehingga memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara anggota OPEC lainnya. Indonesia menikmati kenaikan harga dari US$ 2 per barel menjadi US$ 12 setelah embargo minyak perang Arab-Israel, 1974. Harga yang bagus tersebut sangat membantu pembangunan Indonesia.

Keanggotaan di OPEC meningkatkan posisi Indonesia di forum internasional karena OPEC merupakan organisasi yang sangat disegani di antara organisasi- organisasi negara-negara berkembang. OPEC memiliki solidaritas diplomasi yang tinggi, yang sering dimanfaatkan untuk diplomasi Indonesia menghadapi permasalahan nasional, seperti HAM dan integritas nasional.

Makin merosotnya produksi minyak negara-negara non-OPEC (suatu gejala global yang juga ikut melanda Indonesia), dan tidak ditemukannya lagi lapangan-lapangan minyak raksasa selama 20 tahun terakhir ini, membuat OPEC akan menjadi lebih dominan di masa depan. Hanya Timur Tengah, Rusia, serta sedikit wilayah di Afrika dan Amerika Latin yang kelebihan minyak alias eksportir. Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika ternyata negatif dalam neraca minyak, sehingga semua mata tertuju ke Timur Tengah untuk mengamankan masa depan pasokan minyak mereka. Mereka menyadari bahwa pengamanan dan stabilitas pasokan energi tidak dapat hanya diandalkan kepada kekuatan dan mekanisme pasar. Ini tercemin dari politik dan diplomasi energi mereka kepada negara-negara pemilik minyak tersebut.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia menghadapi penuaan lapangan minyak, penurunan produksi, dan makin sukarnya ditemukan lapangan minyak baru. Setelah mencapai puncaknya pada 1996, produksi Indonesia terus menurun sesuai karakter alamiah, sementara makin sukar mencari wilayah eksplorasi baru. Kegiatan eksplorasi makin ditingkatkan, namun hasil yang signifikan baru akan dirasakan dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan.

Dari produksi minyak Indonesia kurang dari 1 juta bph (barel per hari), dewasa ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 60-70 persen dan sisanya porsi biaya produksi dan hak mitra bagi hasil. Dengan konsumsi Indonesia yang lebih dari satu juta bph BBM, harus diimpor 300.000 bph minyak mentah dan 400.000 bph BBM, yang artinya secara keseluruhan Indonesia sudah benar-benar menjadi net importer. Oleh karena itu, kepentingan Indonesia sudah bergeser dari net exporter menjadi net importer.

Dewasa ini status di luar OPEC dianggap lebih pas bagi Indonesia. Pertama, menghindari konflik kepentingan dalam forum OPEC. Dalam situasi sekarang Indonesia merasa sangat canggung berada satu meja dengan para eksportir. Kedua, keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC diharapkan lebih menyadarkan masyarakat bahwa negara Indonesia bukan lagi “kaya raya” dengan minyak, tapi sudah sebagai pengimpor, sehingga harus lebih terpacu untuk meningkatkan efisiensi serta mengembangkan energi alternatif yang cukup banyak di negeri ini.

Dalam sejarah OPEC yang hampir mencapai 50 tahun, OPEC dan dunia mengakui peran penting Indonesia dalam masa-masa sulit organisasi ini, antara lain, dalam membina hubungan antara negara produsen dan konsumen demi mencari jalan stabilisasi pasar minyak dunia. Figur-figur Indonesia dikenal sebagai mediator yang tangguh. Sebagai negara besar dan satu-satunya anggota dari Asia Timur Jauh, OPEC menganggap posisi Indonesia sangat strategis di organisasi itu. Indonesia sudah dianggap sama seperti founding members karena di samping peran historisnya, negara Indonesia juga salah satu anggota tertua. OPEC akan merasa sangat kehilangan salah satu anggotanya yang terbaik, tapi tetap dapat memahami dan menghormati keputusan Indonesia.

Keluar dari OPEC bukan kata mati, karena itu bergantung pada dinamika kepentingan Indonesia. Misalnya Ekuador, setelah 15 tahun keluar, tahun lalu masuk lagi ke organisasi ini. Indonesia dapat saja melakukan hal yang sama pada saat yang tepat dan diperlukan. Yang penting, dalam status masih di luar OPEC, strategi Indonesia adalah memelihara persahabatan dengan negara-negara anggota OPEC, yang sudah sangat baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia tetap dapat menawarkan peran ke OPEC dalam stabilisasi pasar minyak dunia, antara lain, sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, khususnya negara-negara berkembang.

Ke depan, Indonesia akan memerlukan tambahan impor minyak mentah yang tidak dapat diperoleh hanya dengan pendekatan bisnis. Kedekatan Indonesia dengan OPEC dapat merupakan posisi tawar dalam berkompetisi dengan negara-negara konsumen lainnya yang menawarkan dana investasi, teknologi ataupun peralatan pertahanan untuk mendapatkan pasokan minyak jangka panjang dari negara-negara OPEC.

Beberapa negara OPEC memiliki dana yang sangat besar yang juga sangat ingin berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga sudah mulai ikut kegiatan pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan pemasokan tenaga kerja ahli di negara-negara OPEC. Jadi, dengan banyaknya kepentingan kerja sama di bidang diplomasi, ekonomi, dan investasi, walaupun bukan lagi anggota, namun pemeliharaan dan peningkatan persahabatan Indonesia dengan negara-negara OPEC merupakan kemestian.[7]

  • G-20

Indonesia juga aktif berpartisipasi di G-20 untuk mendiskusikan cara dan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif terhadap volatilitas harga minyak. Ini termasuk prioritas untuk menstabilkan sistem ekonomi global dan untuk memberikan stimulus efektif terhadap permintaan global. Keanggotaan Indonesia di G-20 berkaitan erat dengan penggunaan energi. Hal ini dikarenakan mayoritas  anggota G-20 adalah Negara maju pengimpor energi. Isu yang sedang hangat dibicarakan disana adalah penghapusan subsidi energi karena subsidi sendiri adalah distorsi bagi sistem ekonomi. Subsidi tidak mendorong efesiensi energi. Pemberian subsidi harus disesuaikan dengan strata ekonomi konsumen.

Peran Diplomat dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional

Peran seorang diplomat lebih difokuskan untuk pencitraan kapasitas energi nasional (image builder) serta promotor dan negosiator yang ulung di bidang energi. Negosiasi yang baik harus diciptakan ke depannya agar kontrak yang baik dapat dihasilkan untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia sudah cukup lama berada dalam kontrak energi yang secara ekonomi tidak menguntungkan, semisal LNG Tangguh, Donggi Senoro dan Exxon Cepu.

Diplomat Indonesia di perwakilan juga harus mampu melakukan market research  agar produk ekspor energi Indonesia dapat dipasarkan di luar negeri dengan baik. Kemampuan sebagai opportunity seeker juga dibutuhkan agar mampu melihat peluang kerjasama teknis terutama di bidang energi terbarukan. Diplomat Indonesia juga harus mampu membangun kepercayaan (confidence builder) investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, terutama untuk infrastruktur energi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, diplomasi RI harus kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan seusuai dengan. Oleh karena itu, sudah menjadi kebutuhan bagi Kementerian Luar Negeri untuk mulai melakukan capacity building bagi para diplomatnya agar mempunyai pengetahuan yang memadai tentang energi.

 Kesimpulan dan Saran

Dari analisis di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan adanya saling ketergantungan antar semua pelaku energi dunia. Semuanya sepakat akan perlunya dialog berkesinambungan dan penanganan bersama sistem energi dunia agar diperoleh suatu stabilitas pasar energi yang pasti, transparan, dan menuntungkan semua pihak.          

Kemandirian energi merupakan bentuk implementasi politik bebas aktif Indonesia. Diversifikasi pasokan minyak adalah betuk kemandirian energi Indonesia agar mampu memiliki banyak pilihan pasokan energi. Ketergantungan pada satu atau dua negara belum cukup, seperti yang saat ini terjadi di mana Indonesia bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Potensi kerja sama dengan Negara lain bisa berupa kerja sama teknologi, perdagangan ataupun investasi. Langkah awal sebaiknya dimulai dengan perdagangan, khususnya dalam hal ini adalah impor minyak.

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah:

  • Indonesia harus mengintensifkan diplomasi energi dengan negara-negara pengekspor minyak di luar kawasan Timur Tengah untuk mendapatkan komitmen pasokan jangka panjang, serta menjalin kerja sama pembangunan kilang di Indonesia dengan negara-negara produsen minyak dengan bahan baku minyak mentah dari negara mereka. Indonesia juga harus lebih gencar meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi di luar negeri oleh Pertamina dan minyaknya dapat dibawa ke Indonesia
  • Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan keanggotaan dalam International Renewable Energy Agency (IRENA). Hal ini  mengingat bahwa di masa mendatang setidaknya negara-negara akan terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni: (i) negara yang menerapkan pola bauran energi dengan persentasi berbeda-beda; (ii) negara pengekspor migas yang mulai memperhatikan perkembangan energi terbarukan; dan (iii) negara pengekspor teknologi energi terbarukan. Pembahasan dalam IRENA diperkirakan akan mencerminkan kepentingan ketiga kelompok tersebut. Indonesia diperkirakan akan jatuh pada kategori ketiga
  • Penguatan forum dialog dan kerjasama luar negeri terutama dengan negara maju terkait dengan transfer of knowledge serta transfer of technology menyangkut pengembangan sumber energi terbarukan.
  • Melakukan penjajakan kerjasama perdagangan minyak dengan Venezuela dan Rusia sebagai bentuk diversifikasi pasokan minyak. Hal ini berkaitan dengan kemandirian energi sebagai bentuh diplomasi energi yang membawa misi politik bebas aktif Indonesia dalam kancah energi internasional.
  • Menambah kilang minyak dengan maksud memanfaatkan jalur perdagangan minyak internasional via Indonesia. Sebagai contoh, meningkatnya kapasitas penyulingan minyak bumi di China sebesar 90 juta ton pada tahun ini. Cadangan minyak China yang ditargetkan sebesar 197 juta barel, dimana 50% minyak bumi China diimpor dari Timur Tengah. Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan menambah kilang minyak di Selat Malaka dan ada kemungkinan juga kapal tanker China melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia lainnya yakni Selat Makassar, oleh karena itu menjadi prospek bagus untuk pembangunan kilang di utara pulau Sulawesi.

 

Catatan Akhir:

[1] Maizar Rahman, Kiat RI Hadapi Krisis Energi, Investor Daily, 28 April 2008.

[2] Maizar Rahman, Masa Depan Pasokan Minyak, Majalah Trust, 16 Agustus 2010

[3] Timotius D Harsono,op.cit., hal 2

[4] Maizar Rahman, Ketahanan energi Kawasan Suatu Keharusan, Harian Suara Karya, 10 Juli 2006

[5] Timotius D Harsono, op.cit., hal. 2

[6] Maizar Rahman, Keamanan, Kebijakan, dan Diplomasi Energi, Warta Ekonomi

[7] Maizar Rahman, Indonesia dan OPEC, Suara Karya, 3 Juni 2008

Daftar Pustaka

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kebijakan Energi Nasional 2003-2020, Jakarta 2004

Timotius D. Harsono, Peran Energy Security Dalam Meperkokoh Ketahanan Nasional, Lemhanas, Jakarta, 2008

Christopher Tugendhat, Adrian Hamilton, Oil : The Biggest Business, Eyre Methuen, London, 1968

Jeremy Legget, Half Gone: Oil, Gas, Hot Air and The Global Energy Crisis, Portobello Books, London, 2006

Olav Berkholt, Oystein Olsen, Jon Vislie, Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics, Chapman and Hall, Suffolk, 1990

Marie Lall, The Geopolitics of Energy in South Asia, Institute of South Asian Studies, Singapore, 2009

Indonesia.Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. UU no. 37 tahun 1999

________.Undang-undang tentang Energi. UU no. 30 tahun 2007

________.Undang-undang tentang Mineral dan Batu Bara. UU no. 4 tahun 2009

________.Undang-udang tentang Minyak dan Gas Bumi. UU no. 22 tahun 2001

________. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi

Maizar Rahman, Keamanan, Kebijakan, dan Diplomasi Energi, Warta Ekonomi

Maizar Rahman, Kiat RI Hadapi Krisis Energi, Investor Daily, 28 April 2008

Maizar Rahman, OPEC dan Indonesia, Suara Pembaruan, 9 Juni 2008

Maizar Rahman, Ketahanan energi Kawasan Suatu Keharusan, Suara Karya, 10 Juli 2006

 
4 Comments

Posted by on 30 December 2011 in Uncategorized

 

Tags: , ,

4 responses to “Peran Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Energi Nasional

  1. Dimas Halif

    16 January 2012 at 12:40

    bagus fotonya..

     
  2. luthfiti96

    28 March 2012 at 08:55

    Nice article. btw, kalau kita ingin energi kita sesuai dengan energy mix yang terlah dirancang, ada baiknya harga bbm disesuaikan sehingga masyarakat ada insentif untk beralih. Sebagai contoh konversi minyak tanah ke LPG berhasil menkonversi 50 juta rumah tangga salah satu faktornya adalah disparitas harga yang cukup tinggi dari minyak tanah non subsidi dengan LPG 3 kg

     
  3. sonia zenur

    8 January 2013 at 16:05

    selanjutnya yg menarik untuk diperhatikan adalah potensi kerugian yang mungkin akan dialami Indonesia bila Indonesia salah mengambillangkah terutama dalam pembuatan legislasi/ peraturan yang mengatur mengenai kontrak kerjasama energi terbarukan (misal cbm & shale gas). bukan tidak mungkin, Indonesia akan sama terpuruknya dalam insutri minyak& gas alam seperti sekarang ini (misal lapangan gas tangguh atau Cepu).

     
  4. daris

    14 March 2013 at 08:52

    bagus jurnalnya, Indonesia sangat kaya SDA, tapi kenapa Indonesia tidak kaya Pemimpin yang zuhud untuk kemaslahatan penduduknya? smoga Allah berikan pemimpin yang zuhud pada suatu waktu nanti

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers

%d bloggers like this: