RSS

Kemerdekaan RI di antara Ketegangan Spirit Nasional dan Internasional

17 Aug

Oleh: Shohib Masykur (Alumnus Ilmu Hubungan Internasional UGM, penggemar ping pong. Tulisan ini juga bisa dilihat di http://thepenguinus.blogdetik.com)

PROKLAMASI Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika dunia baru saja usai menghadapi Perang Dunia II. Baik Indonesia maupun dunia sama-sama dihadapkan pada kondisi yang memaksa mereka merumuskan tatanan pascaperang, nasional untuk konteks Indonesia dan global untuk konteks dunia internasional. Kemerdekaan yang diproklamirkan Indonesia itu ternyata tidak sealur dengan semangat sistem internasional yang ada saat itu. Ketegangan yang terjadi antara semangat nasional dan semangat internasional ini termanivestasikan dalam benturan konseptual dan konflik fisik di era Perang Kemerdekaan.

Piagam PBB vs UUD 45

Pada tanggal 25 April-26 Juni 1945, kelompok pemenang perang dipelopori Amerika Serikat mengadakan United Nations Conference on International Organization (UNCIO) di San Fransisco, guna membahas tatanan dunia pasca-perang. Dari hasil konferensi itu lahirlah sebuah piagam yang menjadi tonggak berdirinya PBB (dikenal sebagai Piagam PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni dan mulai berlaku tanggal 24 Oktober.

Pada saat hampir bersamaan, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tengah mempersiapkan konstitusi yang akan dipakai sebagai dasar negera Indonesia. Tanggal 10-16 Juni, sidang BPUPKI II membentuk panitia yang terdiri dari 19 orang dengan diketuai Soekarno untuk merancang naskah UUD. Singkat kata, akhirnya lahirlah apa yang sekarang kita kenal sebagai UUD 45.

Di situlah ketegangan antara sistem internasional dengan semangat nasionalisme Indonesia terjadi. Di satu sisi, secara tegas dan jelas para pendiri bangsa ini menyatakan hak bangsa-bangsa untuk merdeka. Alinea pertama pembukaan UUD 45 berbunyi “bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sementara di level internasional, Piagam PBB tidak secara tegas mengatakan bahwa bangsa-bangsa memiliki hak untuk merdeka. Konsep “self-determination” atau hak menentukan nasib sendiri secara eksplisit memang dituangkan dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB yang berisi tujuan pendirian PBB. Bunyinya,

to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.

Konsep itu juga secara eksplisit dituangkan dalam pasal 55 yang berbunyi

“with a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote..”

Meski Piagam itu secara tegas menjamin hak individu untuk menentukan nasib sendiri, namun tidak dijelaskan apakah self-determination itu juka berlaku bagi bangsa-bangsa, dan jika berlaku dalam bentuk seperti apa. Hanya saja, jika digali dari traveaux preparatoire atau dokumen-dokumen persiapan, bisa disimpulkan bahwa self-determination di situ tidak diartikan sebagai kemerdekaan bangsa-bangsa dari penjajahan.

Hak bangsa-bangsa terjajah ini memang dibahas secara intensif dalam dokumen-dokumen persiapan di UNCIO. Saat itu ada dua kubu utama yang berbeda pendapat. Kubu pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa bangsa-bangsa terjajah tidak punya hak untuk merdeka. Konsep self-determination oleh kubu ini dimaknai hanya sebatas self-rule, lebih menyerupai otonomi seperti yang diberikan Inggris kepada Hong Kong. Kubu ini terdiri dari negara-negara Eropa yang mayoritas merupakan negara-negara penjajah. Mereka ingin mempertahankan penjajahan yang telah memberi mereka keuntungan ekonomi selama berabad-abad itu.

Sementara kubu kedua yang dipelopori AS dan Australia berpendapat bahwa bangsa-bangsa terjajah itu berhak merdeka. Kubu ini memaknai self-determination sebagai kemerdekaan penuh dari penjajahan. Dalam perdebatan itu, kubu pertama menang, dan akhirnya konsep self-determination tidak dimaknai sebagai hak bangsa-bangsa untuk merdeka.

Dari kaca mata ini, maka kemerdekaan bangsa-bangsa bukanlah hak. Kemerdekaan adalah bentuk sebuah perjanjian antara negara penjajah dengan negara yang dijajah. Dan perjanjian hanya dimungkinkan jika kedua belah pihak setuju. Dengan kata lain, Indonesia baru bisa merdeka jika penjajahnya, Belanda, menyetujuinya dan secara resmi memberikannya lewat perjanjian.

Konsep semacam itu ditentang oleh para pendiri bangsa ini. Dengan tegas mereka menyatakan dalam pembukaan UUD bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa.” Dari sini terlihat jelas bahwa semangat kemerdekaan yang digelorakan oleh para pendiri bangsa ini tidak sejalan dengan semangat internasional yang kala itu dominan.

Piagam PBB vs Teks Proklamasi

Ketegangan kedua bisa dilihat jika kita membandingkan teks proklamasi dengan Piagam PBB. Teks proklamasi berbunyi:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Jika melihat dari semangat internasional yang ada di Piagam PBB di atas (pasal 1 ayat 2 dan pasal 55 tentang self-determination), maka kemerdekaan yang bukan hak itu tidak bisa dimiliki secara seenaknya oleh Indonesia dan harus diberikan lewat perjanjian dengan Belanda. Sebagai bentuk penentangan terhadap konsep ini, para pendiri bangsa menggunakan kata “pemindahan kekuasaan” dalam teks proklamasi. Kata “pemindahan” mengandung makna unilateral act atau perilaku sepihak. Hal ini untuk menegaskan bahwa Indonesia merasa tidak perlu meminta restu dari Belanda untuk merdeka karena memang kemerdekaan itu adalah haknya.

Jadi kata yang digunakan bukan serah terima kedaulatan atau transfer of sovereignty yang mengandung makna persetujuan kedua belah pihak.Unilateral act inilah yang membuat Belanda tidak sudi mengaku kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selalu beranggapan bahwa tanggal kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949 di mana terjadi transfer of sovereignty lewat perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dari Ketegangan Konseptual ke Konflik Fisik

Dari sudut pandang tertentu, konflik fisik antara Indonesia dengan Belanda selama Perang Kemerdekaan bisa dimaknasi sebagai manivestasi dari ketegangan konseptual ini. Belanda yang tidak ingin melepaskan cengkeramannya atas Indonesia mencoba kembali berkuasa dengan membonceng NICA dan melancarkan agresi militer I dan II. Secara legal, aksi Belanda ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional karena memang dalam kaca mata PBB Belanda masih memiliki hak atas Indonesia.

Sebab itu tak heran jika AS yang menyuarakan hak-hak bangsa terjajah pun tidak sepenuhnya mendukung kemerdekaan Indonesia. Buktinya, pada tahun 1945 AS memberikan bantuan berupa persenjataan kepada Belanda yang tengah berupaya menduduki kembali Indonesia. Namun untuk menjaga image-nya, AS meminta agar label “AS” yang ada persenjataan itu dihilangkan agar kedoknya tidak terbuka.

Indonesia yang secara tidak langsung memaknai self-determination sebagai hak bangsa-bangsa untuk merdeka tidak manda diperlakukan seenaknya oleh Belanda yang punya pemaknaan berbeda atas konsep tersebut. Perjuangan melawan upaya-upaya rekolonialisasi itu telah memunculkan konflik senjata di seantero negeri dan menelan banyak korban jiwa dalam apa yang kita kenal sebagai Perang Kemerdekaan.

Sumber: Disarikan dan diolah dari kuliah mantan Menlu Hassan Wirajuda di depan peserta Sekdilu 35 Kemlu tanggal 20 Mei dan 9 Agustus 2010.

 
1 Comment

Posted by on 17 August 2010 in Diplomatologi

 

One response to “Kemerdekaan RI di antara Ketegangan Spirit Nasional dan Internasional

  1. agus

    25 November 2011 at 22:34

    hai mas dan mbak para diplomat..

    saya ingin bertanya mengenai cara menjadi diplomat. Latar belakang ilmu saya adalah hukum bisnis. umur saya sekarang sudah 24 tahun..sekarang saya sedang mengerjakan skripsi. pertanyaanya mbak/mas : sampai batas usia berapakah kemlu menerima pelamar untuk jadi calon diplomat? selanjutnya score toefl inggris minimal berapa ya? sebelum saya ikut tes cpns kemlu, saya harus pelajari apa saja ya agar saya lulus tes? memang nanti ada tes apa saja ya?
    mohon pencerahannya mas/mbak diplomat..

    terima kasih sebelumnya.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: