RSS

Sekuritisasi vs Desekuritisasi dalam Hubungan Indonesia-Malaysia

01 Sep

Oleh: Shohib Masykur*

Perkembangan isu pelanggaran batas wilayah Indonesia oleh Malaysia dalam insiden penangkapan tiga petugas KKP oleh Polisi Diraja Malaysia semakin mengkhawatirkan. Kedua pihak saling menyalahkan untuk isu yang berbeda: pelanggaran wilayah dan penangkapan petugas untuk Indonesia dan perusakan kantor Kedubes untuk Malaysia. Reaksi publik di kedua negara juga sama-sama keras. Jika dibiarkan, lama-lama hubungan Indonesia-Malaysia bisa terancam.

Sejak awal saya yakin sepanas apapun isu yang berkembang tidak akan berujung pada bentrok fisik antarkedua negara (baca Indonesia-Malaysia Tidak Mungkin Perang!). Namun begitu bukan berarti isu ini bisa dibiarkan begitu saja dan menjadi bola salju panas yang terus bergulir, semakin lama semakin besar. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah strategis agar isu ini tidak menjurus kepada hal-hal yang tidak produktif dan membahayakan hubungan kedua negara.

Sekuritisasi Insiden Perbatasan

Saya ingin mengkaji isu ini dari perspektif studi keamanan, secara lebih spesifik menggunakan teori constructivism (konstruktivisme) yang dianut Copenhagen School (Mazhab Copenhagen). Mazhab ini dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde lewat buku mereka Security: A Framework for Analysis (1998).

Teori ini berpandangan bahwa masalah keamanan merupakan hasil konstruksi. Artinya, suatu isu menjadi masalah keamanan karena ada aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas. Dengan demikian, suatu isu menjadi masalah keamanan bukan karena pada dasarnya isu itu memang berbahaya dan merupakan ancaman, melainkan lebih karena hasil “promosi” para aktor itulah. Jadi masalah keamanan muncul karena pengaruh konstruksi diskursif antarsubyek: aktor dan audiens. Aktor mewacanakan, audiens mengamini. Itulah yang disebut sebagai securitization (sekuritisasi). Di sini dikenal beberapa konsep: securitizing actor, speech act, existential threat, referent object, dan audience.

Securitizing actors (aktor-aktor sekuritisasi) adalah aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi. Speech act adalah tindakan sang aktor dalam rangkan melakukan sekuritisasi. Existential threat adalah ancaman eksistensial yang diwacanakan oleh sang aktor akan muncul dari isu tersebut. Referent object adalah entitas yang akan terancam dengan adanya isu tersebut jika tidak ditangani secara serius. Audience adalah pihak-pihak yang coba dipengaruhi oleh sang aktor agar mempercayai adanya existential threat.

Dalam kasus Indonesia-Malaysia ini, sekuritisasi dilakukan oleh aktor-aktor seperti politisi, demonstran, pengamat, masyarakat umum, dan—yang paling utama—media massa. Melalui komentar di media massa dan berbagai alat komunikasi lainnya (seperti email, jejaring sosial, blog, dll), mereka mewacanakan kepada publik bahwa insiden penangkapan petugas KKP Indonesia merupakan ancaman eksistensial bagi kedaulatan dan integritas territorial Indonesia.

Dalam kasus ini, securitizing actor-nya adalah politisi, demonstran, pengamat, masyarakat umum, dan media massa. Speech act dilakukan melalui komentar, diskusi, dan demonstrasi yang berdampak meluas di masyarakat berkat peran media massa. Referent object-nya adalah kedaulatan dan integritas territorial Indonesia yang terancam dengan adanya pelanggaran oleh Malaysia (existential threat). Audience adalah publik atau masyarakat Indonesia.

Para aktor mempropagandakan bahwa kasus insiden perbatasan itu merupakan ancaman bagi kedaulatan dan integritas territorial Indonesia. Dari perkembangan berita di media massa, pada tingkat tertentu sekuritisasi itu berhasil. Hal ini bisa dilihat dari komentar-komentar masyarakat yang menyatakan kebencian terhadap Malaysia dan menggelorakan wacana perang.

Bahaya Sekuritisasi

Sekuritisasi mengandung bahaya. Karena isu tertentu dianggap ancaman eksistensial, maka penanganannya harus spesial. Ancaman eksistensial dijadikan legitimasi bagi pihak-pihak tertentu (misalnya—tapi tidak selalu—aktor-aktor sekuritisasi) untuk mengambil langkah-langkah ‘di luar jalur normal’ dalam rangka menangkal ancaman eksistensial. Langkah-langkah tidak normal ini berupa pengabaian aturan dan prosedur yang biasanya ditaati dalam kondisi normal. Contoh gamblang dari proses ini adalah invasi Amerika Serikat ke Irak yang mengabaikan aturan hukum internasional dan melanggar mandat PBB dengan mengatasnamakan ancaman eksistensial berupa terorisme dan senjata pemusnah massal sebagai legitimasi.

Dalam kasus Indonesia-Malaysia, pengabaian aturan itu tampak dari mengemukanya wacana ‘ganyang Malaysia’ yang ramai diberitakan media massa dan menyebar di dunia maya. Pada situasi normal, perang jelas merupakan hal yang harus dihindari. Perang adalah bentuk pelanggaran terhadap: 1) hukum internasional; 2) kesepakatan regional dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ASEAN; 3) amanat konstitusi Indonesia (tujuan perdamaian abadi); 4) Komitmen Pemerintah Indonesia untuk berteman baik dengan semua negara yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan visi misi Kementerian Luar Negeri; 5) Strategi pertahanan yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan 2008 untuk mengedepankan diplomasi sebagai lapis pertama pertahanan. Namun dengan adanya ‘ancaman eksistensial’ yang berhasil dihadirkan oleh aktor-aktor sekuritisasi, perang seolah-olah menjadi pilihan yang sangat terbuka dan rasional. Pelanggaran kelima hal di atas seolah-olah mendapatkan legitimasi.

Padahal faktanya, perang bagi kedua negara tentu saja tidak bermanfaat, bahkan sangat merugikan. Ditinjau dari segi manapun, sangat tidak rasional bagi kedua negara untuk berperang. Kerusakan infrastruktur, citra negatif di dunia internasional, preseden buruk, kekacauan sosial, jatuhnya perekonomian, dan lain-lain merupakan sedikit dari sekian banyak risiko yang harus dipertimbangkan (baca Indonesia-Malaysia Tidak Mungkin Perang!).

Dalam kontesk domestik Indonesia, ada potensi pelanggaran terhadap kebiasaan yang lain, yakni campur tangan militer dalam politik luar negeri. Sejak reformasi TNI digulirkan, militer Indonesia praktis ditarik dari politik. Sekuritisasi isu perbatasan ini berpotensi memberi legitimasi bagi TNI untuk mengesampingkan semangat reformasi dan turut campur dalam politik luar negeri. Hal ini tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia secara umum. TNI bisa menjadi apa yang dalam teori ini disebut sebagai functional actor (aktor fungsional), yakni aktor yang tidak terlibat langsung tapi berpengaruh dalam dinamika sekuritisasi. Aktor ini tidak ikut melakukan sekuritisasi tapi turut terprovokasi oleh sekuritisasi. Karena memiliki pengaruh penting terhadap kebijakan, aktor ini akan mampu mengejawantahkan sekuritisasi ke dalam agenda kebijakan yang konkret. Dalam kasus ini, TNI bisa saja mendesak presiden untuk melancarkan perang.

Agenda Desekuritisasi

Dalam pandangan Mazhab Copenhagen, sekuritisasi bukan hal yang baik. Sekuritisasi merupakan bentuk kegagalan dari penanganan isu secara normal. Maka yang sebaiknya dilakukan dalam menangani suatu isu adalah desecuritization (desukuritisasi). Sebagai kebalikan dari sekuritisasi, deskuritisasi dimaksudkan untuk mewacanakan bahwa suatu isu tidak menjadi ancaman eksistensial dan bisa ditangani dengan jalur normal. Dengan demikain, pelanggaran terhadap aturan dan prosedur tidak perlu dilakukan.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, desekuritisasi diperlukan untuk menghindari semakin meliarnya isu yang muncul dari insiden perbatasan yang membahayakan hubungan kedua negara dan mengantisipasi kemungkinan terprovokasinya militer. Deskuritisasi inil perlu dilakukan pemerintah dengan melibatkan aktor-aktor desekuritisasi lain serta aktor-aktor fungsional. Pada intinya, yang harus dilakukan adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa insiden itu tidak menjadi ancaman eksistensial bagi kedaulatan dan integritas territorial Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan, misalnya, menjelaskan ke publik bahwa persoalan itu dipicu oleh ketidakjelasan garis batas, jadi lebih ke persoalan hukum ketimbang kedaulatan. Publik juga perlu diyakinkan bahwa langkah-langkah normal, seperti diplomasi, telah dan akan terus diambil untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas hingga ke akar-akarnya.

Sekuritisasi vs Desekuritisasi

Langkah-langkah di atas sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari, antara lain, pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Malaysia yang memastikan akan menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan kasus ini. Kedua belah pihak juga menyatakan bahwa hubungan kedua negara tetap baik.

Namun di sini terjadi kontestasi antara sekuritisasi dan desekuritisasi. Aktor-aktor sekuritisasi dan aktor-aktor desekuritisasi saling berebut pengaruh untuk mengarahkan opini publik. Sejauh ini, yang terlihat dominan di media massa adalah aktor-aktor sekuritisasi. Hal ini lantaran aktor-aktor sekuritisasi lebih gencar dalam melakukan speech act dibanding aktor-aktor desekuritisasi. Mereka juga melibatkan lebih banyak sumber daya dan aktor.

Untuk memenangkan kontestasi, aktor-aktor desekuritisasi perlu bekerja lebih giat lagi dengan memoblisir berbagai sumber daya yang ada serta melibatkan sebanyak mungkin aktor tandingan. Akto-aktor desekuritisasi ini bisa juga berbentuk sama dengan aktor-aktor sekuritisasi seperti politisi, demonstran, pengamat, masyarakat umum, dan media massa. Misalnya, memobilisir demo tandingan yang menyuarakan agar konflik Indonesia-Malaysia diselesaikan secara damai untuk menandingi provokasi yang dilakukan oleh demonstran-demonstran sekuritisasi. Contoh lain adalah memobilisir para pengamat yang pro terhadap desekuritisasi untuk merebut ruang di media massa dengan komentar dan tulisan-tulisan mereka. Tentu saja di sini juga dibutuhkan keberpihakan media massa. Hal ini penting dilakukan untuk mengarahkan opini publik agar tidak terprovokasi oleh sekuritisasi.

Oleh karena itu, menurut saya, keberhasilan Pemerintah Indonesia menangani kasus ini dengan cantik tidak hanya tergantung pada kehandalannya melakukan negosiasi dengan Malaysia, tetapi juga kemampuannya memenangkan kontestasi dalam medan konstruksi di dalam negeri. Inilah tantangan diplomasi.

* Penulis adalah alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM, calon diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi.

Shohib Masykur
http://thepenguinus.blogdetik.com/
Shohib Masykur
http://thepenguinus.blogdetik.com/

 
Leave a comment

Posted by on 1 September 2010 in Diplomatologi, Newsflash

 

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: